JAKARTA – Dalam FIA Regional II Conference yang berlangsung di Cebu, pada 4-6 September 2023, Ikatan Motor Indonesia (IMI) selaku induk organisasi otomotif di Tanah Air turut hadir dalam penyelenggaraan tersebut.
Dalam keikutsertaannya ini, IMI turut diwakilkan oleh beberapa pengurus, seperti Rifat Sungkar selaku Wakil Ketua Umum IMI Mobilitas dan VP FIA Regional II, Adi Wibowo sebagai Deputy IMI Mobilitas dan Loqy Siregar yang bertindak sebagai Direktur Teknik Mobil IMI.
“Ini merupakan pertemuan para anggota FIA di kawasan Asia Pacific untuk membahas mobility, dan di Cebu ini untuk pertama kalinya motorsport ikut dalam conference,” jelas Adi Wibowo, melalui pesan singkat.
Delegasi IMI bersama President FIA, Mohammed bin Sulayem (kedua dari kanan)
Lebih lanjut, kehadiran delegasi Indonesia ini juga turut membahas pengembangan FIA Mobility untuk kawasan Asia, terutama Indonesia karena masuk dalam kategori skala kecil terkait jumlah anggotanya.
“Australia itu lebih dari 10 juta padahal orangnya sedikit, sedangkan di Jepang tercatat hingga 20 juta membernya. Dan Indonesia terkendala lantaran negara ini terdiri dari kepulauan, sehingga lebih harus didigitalisasi agar member benefitnya bisa dirasakan,” tambah Rifat Sungkar.
Begitupun dengan motorsport, pereli kawakan ini juga menjelaskan terkait perkembangan motorsport di Indonesia dengan segala rintangan yang dihadapi.
“Motorsport juga, saya sampaikan motorsport development lebih ada di Eropa, sementara kita di Asia hambatannya adalah merek yang ada di Eropa tidak ada di sini, sehingga lebih baik fokus pengembangan mobil Jepang untuk based motorsport developmentnya,” sambungnya.
Sementara itu, terkait agenda lainnya, Rifat, turut menyampaikan perihal international license yang kerap tidak berlaku di beberapa negara tetangga.
“Tentang international driving permit dari Indonesia yang ngga bisa di pakai di Jepang. Untuk hal ini sedang akan ada konsolidasi karena beberapa negara juga begitu, karena Jepang menganut konferensi 1949, di mana sementara Indonesia sendiri menganut konferensi 1968. Terkait hal ini, nantinya akan di update ke PBB, karena konferensinya mereka yang menyelenggarakan,” pungkas Rifat. (*)